Pemerintah perlu mengesahkan RUU Penyiaran agar digitalisasi TV segera memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia. Digitalisasi penyiaran ini menciptakan peluang untuk efisiensi spektrum sehingga perlu ada aturan terkait pemanfaatannya agar efektif dan tidak memihak ke kepentingan kelompok tertentu. Kemudian terkait model migrasi, jika akan ditetapkan menggunakan model hybrid maka perlu batasan2 dan mekanisme yang jelas untuk pelaksanaannya termasuk fungsi Lembaga Penyiaran Khusus yang dapat dimiliki oleh partai politik.

Leave a Reply