PLATFORM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PENDEKATAN CROWD SOURCING DAN MULTISTAKEHODERISM
Kami ingin mendengarkan pandangan anda mengenai rancangan peraturan dan kebijakan yang saat ini sedang dibuat. Silahkan anda pelajari rancangan peraturan yang ada, selanjutnya anda dapat memberikan masukan berdasarkan pendapat anda sendiri. Anda juga dapat melihat masukan-masukan yang telah dikirimkan.
Urgensi Kehadiran RUU PDP dalam Percepatan Transformasi Digital
RUU PDP sebagai regulasi yang menjadi salah satu komponen dalam percepatan transformasi digital nasional. Pemerintah bersama DPR RI masih membahas …
Mastel: UU PDP Perlu Mempertimbangkan Beberapa Faktor Jangan Asal Ada
BOGORDAILY – RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan segera dibahas oleh DPR RI dengan pemerintah. Kristiono, Ketua Umum Masyarakat Telematika …
Mastel Tekankan 3 Hal Penting dalam UU PDP
Techbiz.id – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mengingatkan Pemerintah dan juga DPR agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak sekadar …
Mastel Berharap UU Data Pribadi Komprehensif
JAKARTA, investor.id – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi …
Rancangan Peraturan
Daftar Masukan
UU CIPTA KERJA SEKTOR POSTELSIAR
No posts found.
Daftar Masukan
RUU Perlindungan Data Pribadi
Dengan adanya RUU PDP, tentunya sangat diperlukan untuk era saat ini yang mana banyak ditemukan dikalangan masyarakat penyelewengan data menagatasnamakan …
RUU Perlindungan Pribadi ini kalau namanya semestinya kepentingan pengguna akhir, atau konsumen, atau masyarakat yang diharapkan paling dilindungi. Tapi apakah …
Daftar Masukan
RUU Ketahanan dan Keamanan Siber
Dalam draft RUU disebutkan bahwa BSSN dapat melakukan kegiatan intelijen sinyal. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga intelijen seperti BIN, …
Melihat best practice di bbrp negara maju, UU atau Strategi Nasional Siber mereka menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, industri dan bisnis …
Diplomasi Siber sebaiknya tetap dilaksanakan oleh Kementrian Luar Negeri, dengan mungkin melibatkan Lembaga yang ditugasi menangani Kamhan Siber (BSSN) …
Definisi Ketahanan Siber (cyber resilience) dan Keamanan Siber (Cyber security) sebaiknya disebutkan masing-masingDefinisi Ketahanan Siber (cyber resilience) dan Keamanan Siber …
Daftar Masukan
RUU Penyiaran
Saya pribadi melihat migrasi TV Analog menuju TV digital adalah sebuah angin segar bagi dunia telekomunikasi. Artinya industri telekomunikasi bisa …
Permen Kominfo no 07 Tahun 2007 menjadi cikal bakal tentang standar penyiaran digital terrestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia …
Menurut saya, yang perlu dilakukan pemerintah adalah bukan migrasi dari TV Analog ke TV Digital. Yang lebih penting adalahpemerintah diharapkan …
Permen Kominfo no 07 Tahun 2007 menjadi cikal bakal tentang standar penyiaran digital terrestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia …
Pemerintah perlu mengesahkan RUU Penyiaran agar digitalisasi TV segera memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia. Digitalisasi penyiaran ini menciptakan …