PLATFORM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PENDEKATAN CROWD SOURCING DAN MULTISTAKEHODERISM

Kami ingin mendengarkan pandangan anda mengenai rancangan peraturan dan kebijakan yang saat ini sedang dibuat. Silahkan anda pelajari rancangan peraturan yang ada, selanjutnya anda dapat memberikan masukan berdasarkan pendapat anda sendiri. Anda juga dapat melihat masukan-masukan yang telah dikirimkan.

Urgensi Kehadiran RUU PDP dalam Percepatan Transformasi Digital

RUU PDP sebagai regulasi yang menjadi salah satu komponen dalam percepatan transformasi digital nasional. Pemerintah bersama DPR RI masih membahas …
Read More

Mastel: UU PDP Perlu Mempertimbangkan Beberapa Faktor Jangan Asal Ada

BOGORDAILY – RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan segera dibahas oleh DPR RI dengan pemerintah. Kristiono, Ketua Umum Masyarakat Telematika …
Read More

Mastel Tekankan 3 Hal Penting dalam UU PDP

Techbiz.id – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mengingatkan Pemerintah dan juga DPR agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak sekadar …
Read More

Mastel Berharap UU Data Pribadi Komprehensif

JAKARTA, investor.id – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi …
Read More

Rancangan Peraturan

uu cipta kerja

DESKRIPSI Tidak kurang dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dibuat sebagai aturan turunan atau …
Read More
/ RUU

Daftar Masukan

UU CIPTA KERJA SEKTOR POSTELSIAR
No posts found.
RUU Perlindungan Data Pribadi

DESKRIPSI Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan …
Read More
/ RUU

Daftar Masukan

RUU Perlindungan Data Pribadi

Sosialisasi PDP Wajib Melibatkan Masyarakat
Dengan adanya RUU PDP, tentunya sangat diperlukan untuk era saat ini yang mana banyak ditemukan dikalangan masyarakat penyelewengan data menagatasnamakan …
Read More


Kepentingan siapa yg lebih dilindungi ?
RUU Perlindungan Pribadi ini kalau namanya semestinya kepentingan pengguna akhir, atau konsumen, atau masyarakat yang diharapkan paling dilindungi. Tapi apakah …
Read More

RUU Ketahanan dan Keamanan Siber

DESKRIPSI Penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dihadapkan pada risiko ancaman siber yang mengganggu kepentingan nasional, …
Read More
/ RUU

Daftar Masukan

RUU Ketahanan dan Keamanan Siber

Intelijen Sinyal oleh BSSN apakah perlu ??
Dalam draft RUU disebutkan bahwa BSSN dapat melakukan kegiatan intelijen sinyal. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga intelijen seperti BIN, …
Read More


Keterlibatan Masyarakat, Bisnis dan Industri
Melihat best practice di bbrp negara maju, UU atau Strategi Nasional Siber mereka menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, industri dan bisnis …
Read More


Diplomasi Siber
Diplomasi Siber sebaiknya tetap dilaksanakan oleh Kementrian Luar Negeri, dengan mungkin melibatkan Lembaga yang ditugasi menangani Kamhan Siber (BSSN) …
Read More


Perbedaan antara Keamanan dan Ketahanan Siber
Definisi Ketahanan Siber (cyber resilience) dan Keamanan Siber (Cyber security) sebaiknya disebutkan masing-masingDefinisi Ketahanan Siber (cyber resilience) dan Keamanan Siber …
Read More

ruu penyiaran

DESKRIPSI RUU Penyiaran merupakan proses revisi atas UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Revisi …
Read More

Daftar Masukan

RUU Penyiaran

Adakah urgensi SOA?
Saya pribadi melihat migrasi TV Analog menuju TV digital adalah sebuah angin segar bagi dunia telekomunikasi. Artinya industri telekomunikasi bisa …
Read More


Digitalisasi Penyiaran Televisi Indonesia dalam Menghadapi Transformasi Digital
Permen Kominfo no 07 Tahun 2007 menjadi cikal bakal tentang standar penyiaran digital terrestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia …
Read More


Digitalisasi TV, Perlukah?
Menurut saya, yang perlu dilakukan pemerintah adalah bukan migrasi dari TV Analog ke TV Digital. Yang lebih penting adalahpemerintah diharapkan …
Read More


Digitalisasi Penyiaran Televisi Indonesia dalam Menghadapi Transformasi Digital
Permen Kominfo no 07 Tahun 2007 menjadi cikal bakal tentang standar penyiaran digital terrestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia …
Read More


Digitalisasi TV : Perlunya batasan dan mekanisme yang transparan dalam
Pemerintah perlu mengesahkan RUU Penyiaran agar digitalisasi TV segera memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia. Digitalisasi penyiaran ini menciptakan …
Read More