RUU PDP sebagai regulasi yang menjadi salah satu komponen dalam percepatan transformasi digital nasional.

Pemerintah bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan kehadiran UU PDP tersebut merupakan kebutuhan utama dalam mendorong momentum percepatan transformasi digital di Indonesia. Seperti diketahui, pengumpulan data pribadi telah diterapkan pada berbagai kegiatan bisnis seperti e-commerce, financial technology (fintech) hingga jasa keuangan konvensional.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo. Menurutnya, RUU PDP begitu penting untuk melengkapi percepatan transformasi digital sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2020 di DPR RI. “Undang-Undang PDP menjadi bagian penting untuk melengkapi lima langkah percepatan transformasi digital,” jelasnya dalam keterangan pers Kominfo pada Webinar “RUU PDP sebagai Pelindungan Pribadi di Dunia Digital”, dari Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurut Widodo percepatan transformasi digital juga membutuhkan regulasi, pendanaan dan pembiayaan agar sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut dinilai sebagai ilustrasi awal untuk melihat masa depan Indonesia. Adapun 5 langkah percepatan trasformasi digital sesuai arahan Presiden antara lain percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran.

“Kemudian, percepat integrasi Pusat Data Nasional, siapkan kebutuhan SDM talenta digital serta yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan. RUU PDP dalam hal ini masuk dalam langkah percepatan kelima yakni regulasi,” jelasnya. (Baca Juga: Penerapan e-KYC Harus Diimbangi Perlindungan Data Pribadi)

Widodo juga mengimbau masyarakat untuk memahami kebutuhan era kini, yakni ekosistem teknologi itu sendiri. “Sekarang ini kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah kebutuhan terhadap teknologi informasi yaitu WiFi dan Battery,” jelasnya

WiFi dan Battery, lanjutnya, menjadi sangat esensial dalam kehiduan masyarakat digital, “Saya yakin peserta Webinar ini semua juga kalau kehilangan WiFi atau tidak punya listrik merasa sudah betul-betul dunianya enggak utuh,” jelasnya.

Batasan Kedaulatan Data

Sementara itu, perkumpulan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) ingin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempertimbangkan penetapan batas kedaulatan digital negara Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). “Aliran data melintasi batas negara (cross-border data flow) pasti melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan internet domestik ke luar Indonesia. Jaringan domestik itulah wilayah teritori atau kedaulatan digital Indonesia,” kata Ketua Umum MASTEL Kristiono seperti dikutip dari Antara.

Menurut Kristiono, deklarasi tentang garis batas kedaulatan digital itu penting dimuat dalam RUU PDP. Sebab, isu penempatan data di dalam negeri dan transfer data ke luar negeri akan terus dibahas di banyak negara. Untuk menjaga kedaulatan data, RUU PDP mengatur pemrosesan data pribadi hanya dilakukan di negara Indonesia. Apabila tidak dapat dilakukan di Indonesia, transfer data pribadi dapat dilakukan di luar Indonesia dengan batasan-batasan tertentu, misalnya belum tersedia teknologi yang sesuai spesifikasi.

Dengan demikian diharapkan RUU PDP dapat dengan jelas menjadi dasar aturan mengenai Data Residency, Data Sovereignty dan Data Localization milik Indonesia yang tentu dibuat lebih sesuai dengan amanah konstitusi serta menjaga kepentingan nasional. Ketika batas digital negara telah ditetapkan, MASTEL ingin ditambahkan kewajiban melakukan perlindungan data pribadi terhadap data yang melintasi batas negara.

“Baik kepada yang mentransfer dan yang menerima transfer (data), sebagaimana dikenakan juga dalam Pasal 47 mengenai Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kristiono.

Sebelumnya, Rapat Kerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Panja RUU PDP) telah menyetujui 66 usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP yang bersifat tetap. “Apakah DIM usulan tetap sebanyak 66 DIM dapat kita setujui untuk raker kita hari ini?” tanya pimpinan rapat Abdul Kharis Almasyhari kepada anggota DPR serta perwakilan pemerintah yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Kompleks Parlemen RI.

Hadirin menjawab setuju, kemudian palu sidang pun diketuk Kharis tanda pengesahan persetujuan tersebut. “Dengan demikian 66 DIM telah kita sepakati, progress sudah sampai 66 DIM,” kata Kharis.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan meskipun 66 DIM usulan tetap itu telah disetujui pada hari ini, DIM tersebut dapat dibuka kembali nanti apabila ada kaitan dengan perubahan substansi pada DIM lainnya yang sedang dibahas oleh Panja RUU PDP. Adapun usulan DIM bersifat tetap, menurut Kharis, adalah DIM yang tidak memiliki perbedaan usulan antara pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik yang ada di Komisi I DPR RI.

Selain itu, kata Kharis, ada pula 49 DIM usulan tetap dengan catatan, 179 DIM usulan perubahan substansi, 68 DIM usulan baru, serta 173 DIM Penjelasan. DIM tersebut disepakati akan dibahas pada rapat Panja yang berikutnya minggu depan. Sedangkan sembilan DIM usulan perubahan redaksional, Kharis mengatakan bahwa disetujui untuk dibahas dalam Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/ Timsin).

“Kita lanjutkan pembahasan dalam Panja minggu depan sudah dijadwalkan oleh Sekretariat. Mohon kepada Kementerian, pemerintah dalam hal ini menyesuaikan jadwal nya dalam pembahasan DIM-DIM yang selanjutnya,” kata Kharis.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berterima kasih karena pembahasan RUU PDP dapat bergerak secara cepat, efektif, dan dinamis. “Kami tentu berharap dengan keputusan rapat kerja hari ini, Panja, Timus, dan seterusnya bisa bekerja dengan cepat secara efektif,” kata Johnny.

Johnny mengatakan pemerintah siap mengimbangi kecepatan itu sebab masyarakat menantikan payung hukum yang memadai demi kepentingan perlindungan terhadap data pribadi rakyat.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5ef66798b16/urgensi-kehadiran-ruu-pdp-dalam-percepatan-transformasi-digital

 

Leave a Reply