Dalam draft RUU disebutkan bahwa BSSN dapat melakukan kegiatan intelijen sinyal. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga intelijen seperti BIN, BAIS, dll, atau oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Jaksa, dll.

 

Kalau BSSN diberi wewenang melakukan intelijen sinyal …. apakah berarti BSSN juga berfungsi dan memiliki kewenangan sebagai sebuah lembaga intelijen baru. Lalu apa bedanya dengan intelijen sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain.
Kalau kemungkinan di-intelijen-i semakin bertambah, apakah hal ini sudah diketahui oleh masyarakat luas, bagaimana dengan hak perlindungan privasinya. ???

Leave a Reply