Melihat best practice di bbrp negara maju, UU atau Strategi Nasional Siber mereka menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, industri dan bisnis dalam keamanan dan ketahanan siber negaranya. Misalnya di Australia, Kanada, Belanda, dll.

Sebagai masukan, sebaiknya RUU KKS pun bukan hanya mengatur institusi pemerintah, tapi juga memikirkan bagaimana melibatkan masyarakat, sebagai subjek dalam ketahanan dan keamanan siber. Jangan berpikir, BSSN sendiri sudah cukup untuk diberikan tanggung jawab tersebut.

Leave a Reply